Musrenbang RPJMD Kalsel 2025–2029, Bappeda Soroti Tantangan Menuju Provinsi Berpendapatan Menengah Atas

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Auditorium Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (5/5/2025).

Acara tersebut menjadi forum strategis untuk menjaring aspirasi serta menyelaraskan kebijakan pembangunan jangka menengah dalam menghadapi tantangan dan peluang pembangunan daerah.

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa Kalimantan Selatan tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya meningkatkan statusnya menjadi provinsi dengan kategori berpendapatan menengah atas, sebagaimana klasifikasi internasional.

“Kita dihadapkan oleh sejumlah tantangan yang signifikan, salah satunya adalah upaya untuk naik kelas menjadi provinsi dengan status berpendapatan menengah atas. Saat ini, pendapatan per kapita Kalimantan Selatan baru mencapai US$4.186 per tahun, masih berada di bawah ambang batas klasifikasi Bank Dunia untuk kategori tersebut, yakni US$4.446,” ungkap Ariadi.

Sebagai pembanding, Ariadi menyebutkan bahwa provinsi tetangga di Pulau Kalimantan telah mencatatkan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi. Kalimantan Tengah mencapai US$4.941, Kalimantan Utara US$13.240, dan Kalimantan Timur US$14.160.

“Dari data ini terlihat jelas bahwa kita memiliki tantangan besar yang perlu dijawab dengan kerja keras, transformasi struktural, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih progresif,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ia menyoroti struktur ekonomi Kalimantan Selatan yang masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan yang bersifat ekstraktif. Ketergantungan ini menyebabkan stagnasi, dengan pertumbuhan sektor pertambangan yang hanya mencapai 3,03 persen pada tahun 2024.

Namun demikian, muncul harapan dari sektor-sektor lain yang mulai menunjukkan geliat pertumbuhan positif. Sektor pertanian mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,16 persen, sedangkan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi, yaitu 6,36 persen.

“Kondisi ini menunjukkan adanya peluang besar untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi struktural menuju ekonomi berbasis nilai tambah, peningkatan daya saing sektor non-ekstraktif, serta keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah ke depan,” tegas Ariadi.

Musrenbang RPJMD ini diharapkan dapat merumuskan arah kebijakan yang responsif terhadap tantangan aktual dan mendorong Kalimantan Selatan menjadi provinsi yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. MC Kalsel/dam