Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, menyiarkan siaran pers perkembangan kinerja fiskal regional Kalimantan Selatan tahun 2025.
Syafriadi selaku Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, menyebutkan dari sisi belanja negara, dari pagu sebesar Rp37, 82 Triliun, telah terealisasi sebesar Rp8,54 Triliun atau 22,57 persen dari pagu. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp1,53 Triliun atau 15,39 persen dari pagu, sedangkan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp7,01 Triliun atau 25,13 persen.
“Pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 9,39 persen. Penurunan pagu tersebut turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel hingga Maret 2025.
Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 84,89 persen dari total belanja APBN. Di tengah implementasi kebijakan efisiensi anggaran, kinerja penyerapan belanja APBN terus dijaga agar terus memberi dampak positif bagi perekonomian Kalsel,” kata Syafriadi, Banjarmasin, Rabu (28/5/2025).
Adapun detail rincian realisasi BPP terdiri dari, pertama, realisasi Belanja Pegawai sampai dengan Maret 2025 meningkat dari 2024 dipengaruhi oleh rapelan TPG Non PNS pada Kemenag & LLDIKTI, kenaikan gaji pokok pegawai, dan peningkatan jumlah PPPK. Secara agregat, belanja gaji dan tunjangan naik 8,72 persen yoy dan belanja tunkin naik 14,64 persen yoy, honor serta lembur naik 20,21 persen yoy Kedua, realisasi Belanja Barang sampai dengan Maret 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja, dan belum adanya realisasi dari satker pagu terbesar (Rp2 Trilliun) untuk program swasembada pangan.
Penurunan belanja terutama pada belanja Barang Non Operasional, belanja Perjalanan Dinas, dan
Belanja Barang Jasa. Ketiga, realisasi Belanja Modal s.d. Maret 2025 menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja. Penurunan belanja Terutama pada Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Fisik Lainnya.
Sampai 31 Maret 2025, TKD sudah tersalurkan sebesar Rp7,01 Triliun atau 25,13 persen dari Pagu.
Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, penyaluran TKD secara growth mengalami peningkatan 13,26 persen. Berdasarkan persentase, penyaluran tertinggi ada pada Kab. Hulu Sungai Utara sebesar 29,54 persendari pagu dan terendah ada pada Kab. Kotabaru yang merealisasikan 22,28% dari pagu.
“Penyaluran DAK Fisik oleh Kab. Barito Kuala pada tgl 26 Maret 2025 menjadi yang Pertama se Indonesia. DAK Fisik sudah mulai disalurkan untuk penyaluran tahap I bidang Air Minum dengan realisasi sebesar Rp2,62 Miliar,” ucap Syafriadi.
Kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan di Bulan Maret 2025 adalah untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,07 Triliun atau sekitar 19,21 persen dari target, terkontraksi sebesar 14,82 persen jika dibandingkan tahun lalu. Rincian dari pendapatan daerah yaitu untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp1,67 Triliun atau 19,80 persen, Pendapatan Dana Transfer Rp6,25 Trilliun atau 18,98 persen, dan lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp147,67 Miliar atau 22,95 persen.
Komponen pendapatan yang mendominasi struktur Pendapatan Daerah adalah Pendapatan Transfer sebesar Rp6,25 Trilliun (kontribusi 77,45 persen) dengan capaian 18,98 persen dari target yang diharapkan.
Sementara porsi Pendapatan Asli Daerah 20,72 persen dari total Pendapatan. Sedangkan untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah sebesar 1,83 persen. Sampai dengan Maret 2025, seluruh Pemda telah mencatatakan pendapatan di awal tahun dengan persentase capaian tertinggi pada Kab. Tanah Laut sebesar 29 persen dari target.
Sementara berdasarkan nominal Pemprov Kalsel mengumpulkan pendapatan tertinggi sebesar Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercatat sebesar Rp5,23 Triliun atau 10,98 persen dari total pagu anggaran. Rincian dari belanja daerah tersebut terdiri atas Belanja
Operasi sebesar Rp3,70 Trilliun, Belanja Modal sebesar Rp169,86 Milliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1,71 Milliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp1,36 Trilliun.
Kinerja belanja APBD mengalami kontraksi sebesar 5,70 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh
berkurangnya realisasi pada seluruh jenis belanja, kecuali pada Belanja Operasi yang masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,35 persen. Belanja Modal mengalami kontraksi paling tajam, yakni sebesar 71,12 persen, diikuti oleh Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer yang masing-masing turun sebesar 28,81 persen dan 5,86 persen.
Seluruh Pemda di Kalimantan Selatan telah mulai merealisasikan belanjanya. Kabupaten Banjar
mencatatkan persentase realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar 15,3 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, berdasarkan nominal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan merealisasikan belanja tertinggi dibandingkan daerah lainnya, yakni sebesar Rp1,52 Trilliun. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
