Optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam konsultasi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kementerian Sosial RI, Rabu (8/10/2025).
Rombongan Dinsos Prov Kalsel dipimpin Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abasmay, bersama pejabat dan staf. Kehadiran mereka pun diterima langsung oleh Mardi Brilian Saleh, Direktur Kelompok Rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) Kemensos RI.
Dalam forum tersebut, Dinsos Prov Kalsel menyampaikan masih ada kerancuan peran pendamping PKH di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Kemensos.
“Kami perlu kejelasan posisi dan dasar hukum dalam penyaluran bansos. Bahkan kami juga menanyakan apakah boleh memanfaatkan pendamping rehsos, sebab SDM yang ada sangat terbatas,” ujar Rahmady.
Kemensos pun menegaskan bahwa para pendamping PKH harus tetap fokus pada program PKH.
“Ke depan akan ada rekrutmen khusus agar pelaksanaan PKH lebih optimal. Namun, jika daerah ingin menggunakan pendamping rehsos, itu bisa saja dilakukan sesuai pertimbangan masing-masing, dengan catatan jangan sampai terjadi tumpang tindih anggaran,” kata Mardi Brilian Saleh.
Ia juga menegaskan, tidak ada masalah jika satu keluarga penerima manfaat (KPM) mendapat beberapa jenis bantuan sekaligus.
“Tujuannya agar masyarakat lebih cepat keluar dari ketergantungan bansos,” ujarnya.
Dinsos Prov Kalsel menilai jawaban Kemensos memberikan kejelasan arah program.
“Dengan arahan ini, kami punya dasar lebih kuat dalam mengoptimalkan bansos di Kalsel. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar program benar-benar tepat sasaran,” tutur Rahmady. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
