Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menyambut baik penyelenggaraan Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan yang menjadi wadah strategis bagi para kepala daerah untuk bertukar gagasan, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah-langkah kolaboratif dalam menghadapi tantangan pembangunan perkotaan di Kalimantan.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin diwakili Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan menyampaikan bahwa forum ini merupakan momentum yang sangat berharga untuk memperkuat kerja sama antar pemerintah kota.
“Rapat kerja ini merupakan momentum yang sangat berharga bagi saudara-saudara sekalian untuk dapat saling berdiskusi, bertukar pengalaman, serta berbagi praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan kota,” ujarnya di Banjarmasin, Sabtu (26/4/2025).
Gia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemerintah kota di Kalimantan guna mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Tema raker kali ini yang menyoroti kebijakan efisiensi belanja APBD tahun anggaran 2025, menurutnya sangat relevan dengan dinamika fiskal dan tantangan global saat ini.
“Sebagaimana kita ketahui, kebijakan efisiensi ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka optimalisasi penggunaan anggaran di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis,” jelasnya.
Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, ini adalah peluang untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas, demi tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Di sinilah pentingnya forum APEKSI sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan pengalaman dalam merespon kebijakan tersebut tanpa mengorbankan program-program prioritas,” tambahnya.
Dalam konteks pencapaian Asta Cita pembangunan nasional, pemerintah kota memiliki peran strategis. Kota-kota di Kalimantan dengan segala keunikan dan dinamikanya dinilai memiliki potensi besar dalam mewujudkan delapan cita-cita bangsa.
“Jajaran pemerintah daerah, termasuk pemerintah kota, memiliki tanggung jawab besar untuk mengintegrasikan Asta Cita ke dalam program-program yang konkret dan berdampak langsung pada masyarakat,” pungkasnya.
Melalui forum ini, diharapkan lahir gagasan segar, inovasi kebijakan, serta solusi nyata yang dapat diterapkan untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi kota-kota di Kalimantan. MC Kalsel/scw
sumber : www.kabarrakyat62.com
