BPSDMD Kalsel Dorong Peningkatan Kompetensi ASN Melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan upacara pembukaan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan I Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).

Plt. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel, Sulkan bahwa pelatihan ini sangat penting sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Pengelolaan keungan daerah yang baik merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakaan tata kelola Pemerintahan yang baik demi mewujudkan tata kelola yang transparan, lebih akuntabel, efektif dan efisien, ini akan berdampak langsung terhadap kualitas program, kegiatan, dan capaian pembangunan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa tata kelola keuangan daerah harus menjadi perhatian serius, dan pelaksanaannya harus dilakukan secara optimal. Provinsi Kalimantan Selatan sendiri telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut-turut.

“Artinya, selama 13 tahun terakhir, pengelolaan keuangan daerah di Kalsel telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual,” tambahnya.

Sulkan juga menjelaskan bahwa pelatihan pengelolaan keuangan daerah ini merupakan agenda rutin tahunan yang secara konsisten diselenggarakan oleh BPSDMD. Tujuannya adalah untuk menyegarkan pengetahuan ASN, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan dinamika pengelolaan keuangan daerah yang terus berubah.

“Pelatihan ini penting karena kualitas SDM pemerintahan harus terus ditingkatkan, dan regulasi keuangan daerah terus berkembang. Dengan pelatihan berkelanjutan, kompetensi ASN di bidang keuangan akan terus meningkat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sulkan mengaitkan pelatihan ini dengan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu indikatornya adalah nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini telah berada di peringkat A, dan ditargetkan naik menjadi AA.

“Gubernur Kalsel, H. Muhidin, dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menekankan dan terus mendorong agar nilai SAKIP Provinsi Kalsel bisa ditingkatkan menjadi AA. Ini artinya kita harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi,” tegasnya

Pelatihan ini berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 16 hingga 20 Juni 2025, dan diikuti oleh 30 peserta yang merupakan ASN perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. MC Kalsel/dam