Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk tahun 2025 hingga pertengahan Juni tercatat telah mencapai Rp2,21 triliun, atau sekitar 38 persen dari total plafon sebesar Rp5,6 triliun. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, usai mengikuti Rapat Koordinasi Penyaluran KUR 2025 yang dihadiri langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman.
“Jadi untuk KUR 2025, Kalimantan Selatan mendapatkan plafon sebesar Rp5,6 triliun. Hingga saat ini, realisasinya sudah mencapai Rp2,21 triliun atau 38 persen. Ini angka yang masih wajar mengingat posisi kita baru pertengahan Juni,” kata Rifai, Banjarmasin, Rabu (18/6/2025).
Ia menyebut, tidak ada kendala signifikan dalam proses penyaluran, namun beberapa program besar yang bersumber dari APBD belum berjalan karena banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih dalam proses pengisian jabatan. Hal ini turut memengaruhi perputaran ekonomi di daerah.
“Kendalanya saya rasa bukan masalah besar. Mungkin karena ada proyek-proyek besar yang belum dijalankan. SKPD masih banyak yang kosong, jadi PBD (Pelaksanaan Belanja Daerah)-nya belum berjalan sepenuhnya,” ujarnya.
Sebagai pembanding, Rifai menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lalu, target penyaluran KUR di Kalsel sebesar Rp5,16 triliun berhasil terlampaui dengan capaian Rp5,38 triliun atau 104 persen.
“InsyaAllah tahun ini juga bisa tercapai. Kami harapkan semua pihak terus mendorong penyaluran ini, termasuk dari pihak perbankan dan pelaku usaha,” tambahnya.
Mengenai sebaran penerima KUR, sektor perdagangan disebut menjadi sektor terbanyak yang menyerap pembiayaan, terutama di wilayah Kota Banjarmasin.
“Kalau untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil), saya belum bisa menyampaikan rinciannya. Tapi sektor perdagangan menjadi yang paling dominan, khususnya di Banjarmasin,” pungkas Rifai. MC Kalsel/Rns
sumber : diskominfomc.kalselprov.go.id
